Bupati Bandung Sepakati Musrenbang RKPD Kabupaten Bandung 2026

Darma, 24 April 2025 12:12
143x dilihat
ASBI NEWS. Soreang, Kabupaten Bandung - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyepakati Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung 2026 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD2026 di Grand Sunshine Soreang, Kamis, 24 April 2025.
Selaku Pimpinan Musrenbang RKPD 2026, pada prinsipnya Bupati Bandung menyepakati tiga poin kesepakatan Musrenbang RKPD yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung ini.
Namun seperti pada beberapa kesempatan lainnya di forum, Bupati Dadang Supriatna tetap mengingatkan agar perencanaan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infratruktur.
"Tema yang kita usung pada RKPD 2026 ini adalah untuk peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat," kata bupati yang akrab disapa Kang DS ini.
Bupati Kang DS menyatakan, disepakatinya Musrenbang RKPD ini karena sudah melalui beberapa tahapan proses, merupakan hasil penggodokan mulai dari tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan delegasi untuk tingkat kecamatan di Forum Perangkat Daerah.
Di Musrenbang RKPD 2026 inilah, kata Kang DS, para delegasi tingkat kecamatan mempertahankan hasil keputusan di tingkat masing-masing kecamatan.
"Tapi kita juga menetapkan skala prioritas yang disepakati pada Musrenbang RKPD ini. Kendati ada skala prioritas, tetap kita butuhkan data dari tingkat RT, RW, desa, dan kecamatan karena sewaktu-waktu kita ke lapangan dan ternyata data tersebut merupakan priortas, maka bisa langsung dianggarkan atau dijadikan suatu program lanjutan nanti ke depannya," tukas Kang DS.
Adapun tiga poin yang disepakati dalam Musrenbang RKPD 2026 ini, pertama, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 2026.
Kedua, hasil Forum Perangkat Daerah yang terdiri atas usulan kegiatan yang telah diakomodir dan yang belum dapat diakomodir dalam RKPD 2026.
Ketiga, rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD 2026 untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPB 2026.
Lebih dari itu Bupati Kang DS berharap Musrenbang RKPD 2026 ini mampu menjawab berbagai isu strategis. Mulai dari isu lingkungan, pengendalian inflasi, pengurangan kemiskinan ekstrem, pengangguran, stunting, pemerataan pembangunan infrastruktur, isu kesehatan, sampai dengan kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim
Kepala Bapperida Kabupaten Bandung, Marlan menambahkan, Musrenbang RKPD 2026 merupakan puncak acara dari rangkaian proses perencanaan yang sebelumnya diawali dengan sejumlah kegiatan.
"Beberapa kegiatan sebelumnya antara lain musrenbang di tingkat desa dan kelurahan sebagai bahan masukan pada musrenbang tingkat kecamatan," sebut Marlan.
Kemudian Musrenbang RKPD tingkat kecamatan yang menghasilkan Daftar Skala Prioritas (DSP) kecamatan. "Sebelumnya juga ada Forum Perangkat Daerah guna menyelaraskan DSP kecamatan, serta mempertajam target dan indikator kinerja perangkat daerah berdasarkan kewenangannya," papar Marlan.
Musrenbang RKPD 2026 ini selain dihadiri Forkopimda, juga dihadiri Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, Sekda Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, para asisten Setda Kabupaten Bandung.
Juga kepala perangkat daerah, camat dan delegasi kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aktivis organisasi kemasyarakatan, perwakilan instansi vertikal, insan pers, unsur perguruan tinggi, unsur pengusaha serta tamu undangan peserta musrenbang.
Menyikapi KADIN Kabupaten Bandung
Dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bandung Tahun 2026, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bandung yang diwakilkan H Agus Darmawan S ST Par atau kerap yang di sapa Kang Danu pun menyampaikan pandangan, masukan, dan rekomendasi strategis sebagai bentuk kontribusi dunia usaha terhadap arah pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan pro-investasi.
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, KADIN Kabupaten Bandung menilai bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 perlu mempertimbangkan hal-hal berikut :
1. Penguatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha
KADIN mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan kualitas layanan perizinan, kepastian hukum, serta transparansi kebijakan investasi. Kemudahan akses terhadap OSS (Online Single Submission) dan harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan pusat harus terus ditingkatkan agar menarik investor lokal maupun nasional.
2. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. KADIN menyarankan adanya program konkret berupa:
- Akses pembiayaan yang lebih inklusif melalui sinergi dengan perbankan dan lembaga keuangan non-bank.
- Pendampingan manajerial dan digitalisasi UMKM.
- Kemitraan strategis antara pelaku usaha besar dan UMKM lokal.
3. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi
Infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, jaringan air bersih, dan kawasan industri terintegrasi harus menjadi prioritas utama dalam RKPD. KADIN merekomendasikan percepatan penyelesaian infrastruktur pendukung kawasan ekonomi seperti di Rancaekek, Majalaya, dan Soreang.
4. Peningkatan Kualitas SDM dan Link & Match Dunia Usaha
Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan dunia industri. KADIN siap berkolaborasi dalam menyusun kurikulum berbasis kompetensi dan memfasilitasi program magang industri.
5. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Industri Berkelanjutan
KADIN mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui insentif terhadap industri ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah industri berbasis circular economy.
6. Digitalisasi Layanan dan Promosi Ekonomi
Pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi investasi, pariwisata, dan potensi lokal harus diperluas. KADIN mengusulkan penguatan platform digital pemerintah daerah untuk mempercepat layanan, serta mempromosikan produk dan peluang usaha di Kabupaten Bandung.
KADIN Kabupaten Bandung berharap agar masukan ini menjadi bagian integral dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, kompetitif, dan sejahtera berbasis kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Editor: Darma
Sumber: ASBINews.com
Kata Kunci
Berita Lainnya

Timnas Indonesia Hadapi China Malam Ini di SUGBK: Laga Krusial Menuju Piala Dunia 2026...
05 Juni 2025 13:31
Baca Selengkapnya
Tragedi Longsor Gunung Kuda Cirebon: 18 Tewas, 8 Masih Hilang, Dua Tersangka Ditetapkan...
01 Juni 2025 08:13
Baca Selengkapnya
Keluarga Besar ASBI Foundation Hadiri Pernikahan Rusmana dan Teti Hernawati di Kabupaten Bandung, Si...
13 April 2025 04:34
Baca Selengkapnya.jpeg)
Kadin Kabupaten Bandung Beri Apresiasi kepada PPKM : Paguyuban Pengusaha Karsa Mandiri Dianggap Tela...
24 April 2025 04:19
Baca SelengkapnyaBaca Juga
1
Tunjangan Kinerja Dosen ASN 2025, Realisasi Tertunda dan Upaya Pemerintah
2
Keluarga Besar ASBI Foundation Hadiri Pernikahan Rusmana dan Teti Hernawati di Kabupaten Bandung, Simbol Dukungan dan Kebersamaan
3
Tragedi Longsor Gunung Kuda Cirebon: 18 Tewas, 8 Masih Hilang, Dua Tersangka Ditetapkan
4
Bupati Bandung Sepakati Musrenbang RKPD Kabupaten Bandung 2026
