Tunjangan Kinerja Dosen ASN 2025, Realisasi Tertunda dan Upaya Pemerintah

ASBI News, Jakarta - Pemerintah Indonesia telah menetapkan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai tahun 2025. Namun, hingga awal tahun 2025, pencairan tukin belum terealisasi.

Keterlambatan Pencairan Tukin.

Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Prof. Togar M. Simatupang, menyatakan bahwa dana untuk tukin belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Penyebab utama keterlambatan ini adalah belum adanya alokasi anggaran dalam APBN 2025 untuk tunjangan tersebut.

Upaya Pemerintah untuk Merealisasikan Tukin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemberian tukin bagi dosen sedang dalam proses finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) dan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Menurutnya, keputusan mengenai tukin dari dosen PTN Satker di lingkungan Kemendikti Saintek, dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LLDikti sedang dalam proses finalisasi Perpres.

Meskipun demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa dosen di PTNBH dan dosen di PTN BLU yang telah menerapkan sistem remunerasi tetap akan menerima tukin sesuai standar masing-masing. Sementara itu, dosen di kategori lainnya, seperti dosen di PTN Satker dan dosen PNS LLDikti, akan menerima tukin dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi.

Besaran Tukin Dosen ASN

Besaran tukin yang ditetapkan berdasarkan kelas jabatan fungsional dosen adalah sebagai berikut :

1. Asisten Ahli: Rp5.079.200 per bulan
2. Lektor: Rp7.757.600 per bulan
3. Lektor Kepala: Rp10.936.000 per bulan
4. Profesor: Rp19.280.000 per bulan

Besaran tukin ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 447/P/2024.

Harapan dan Komitmen Pemerintah

Meskipun pencairan tukin belum sepenuhnya terealisasi, pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya agar hak dosen ASN dapat segera dipenuhi. Dosen diharapkan dapat bersabar dan terus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

Pemerintah juga berencana untuk mengevaluasi dan merevisi regulasi terkait tukin dosen, guna memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pemberian tukin dosen ASN dapat segera direalisasikan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi dosen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.