ASBI New's, Bandung - Informasi terbaru mulai hari ini Selasa (4/2/2025) Pedagang eceran bisa kembali menjual gas Gas LPG 3 Kg setelah sebelumnya ada larangan dan harus membeli di pangkalan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa pengecer boleh berjualan gas elpiji 3 kg.

"Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial," tulis Sufmi Dasco Ahmad melalui unggahannya di akun X @bang_dasco yang dikutip Radar Bogor, Selasa (4/2/2025).

"Kemudian memproses administrasi dan lain-lain agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal," sambung politisi Partai Gerindra tersebut.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg sejak 1 Februari 2025.

Pangkalan harus mendistribusikan elpiji 3 kg ke konsumen akhir seperti rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

Tak hanya itu pangkalan juga dilarang mendistribusikan alias menjual gas elpiji 3 kg ke pengecer.

Dampaknya antrean terjadi di pangkalan sejumlah daerah di Indonesia termasuk di kota dan Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut menuai beragam reaksi dan protes dari masyarakat.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan LPG 3 kilogram.

Awalnya, pemerintah melarang pengecer gas melon untuk menjual LPG kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025.

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli LPG 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan.

Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh LPG di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer. Polemik ini pun dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat kerja bersama Kementerian dan Lembaga terkait.