Aksi Demonstrasi Mahasiswa Tolak Revisi UU TNI Berujung Ricuh di Surabaya

ASBI NEWS, Surabaya - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi mahasiswa di Surabaya menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada hari Senin (24/03) untuk menuntut pembatalan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Aksi ini berujung ricuh setelah bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang menjaga gedung DPRD Jawa Timur. Aksi unjuk rasa yang awalnya damai ini menjadi tegang setelah massa mencoba mendekati gedung legislatif untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Demonstrasi ini dipicu oleh kekhawatiran mahasiswa terhadap dampak dari rencana revisi UU TNI yang menurut mereka dapat memberi kewenangan yang lebih besar kepada TNI untuk terlibat dalam urusan sipil, termasuk dalam dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat. Para mahasiswa menilai bahwa revisi tersebut berpotensi mengancam kebebasan sipil dan demokrasi yang sudah terjaga sejak era reformasi.

Awal Aksi Orasi Damai dan Penyampaian Tuntutan

Aksi dimulai sejak pagi hari, dengan ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya berkumpul di depan Tugu Pahlawan, Surabaya. Mereka membawa spanduk dan poster yang bertuliskan “Tolak Revisi UU TNI” dan “Jaga Demokrasi”, serta meneriakkan slogan-slogan menuntut pemerintah untuk membatalkan revisi tersebut. Para orator mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait pengaruh militer dalam kehidupan politik dan sipil, yang menurut mereka bisa mengembalikan praktik-praktik otoritarian di Indonesia.

"Revisi UU TNI ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Ini akan memberi ruang lebih bagi militer untuk campur tangan dalam urusan sipil, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi," ujar Rudi, seorang mahasiswa Universitas Airlangga yang terlibat dalam demonstrasi tersebut.

Setelah berorasi di Tugu Pahlawan, para mahasiswa mulai bergerak menuju gedung DPRD Jawa Timur yang terletak tidak jauh dari lokasi tersebut. Mereka berharap dapat bertemu dengan perwakilan DPRD untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.

Perjalanan Menuju Gedung DPRD dan Terjadinya Ketegangan

Ketika massa tiba di depan gedung DPRD, polisi yang berjaga di lokasi langsung melakukan pencegahan dengan membentuk barikade di depan pintu gerbang. Para demonstran yang ingin melanjutkan aksi mereka terhalang oleh barikade tersebut dan mulai mengkritik pihak kepolisian. Beberapa mahasiswa berusaha melangkah maju dan memaksa polisi mundur, namun mereka dihadang oleh petugas yang meminta mereka untuk tidak mendekati gedung.

Keadaan mulai memanas saat sejumlah mahasiswa mulai mendekati polisi dan terlibat dorong-dorongan. Pada saat itu, beberapa mahasiswa melemparkan botol dan benda lain ke arah polisi sebagai bentuk protes. Polisi yang tidak ingin keadaan semakin memburuk, mengambil langkah tegas dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang semakin besar.

Situasi semakin ricuh ketika beberapa mahasiswa mencoba memecahkan barikade dan berusaha memasuki gedung DPRD. Petugas keamanan pun terpaksa melakukan tindakan keras, dengan menangkap sejumlah mahasiswa yang dianggap provokatif. Beberapa dari mereka terlihat terluka, dan suasana semakin panas dengan sorakan dan bentrokan antara aparat dan mahasiswa.

Tindak Lanjut Kepolisian dan Penahanan Beberapa Mahasiswa

Kombes Pol Agus Kuncoro, Kapolresta Surabaya, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah mengamankan beberapa mahasiswa yang terlibat dalam kericuhan. "Aksi ini sudah melampaui batas dan berpotensi merusak ketertiban umum. Kami telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan situasi. Beberapa orang yang terlibat langsung dalam kekerasan telah kami amankan untuk dimintai keterangan," kata Kombes Pol Agus Kuncoro.

Polisi juga mengonfirmasi bahwa mereka menggunakan gas air mata hanya untuk mengendalikan situasi dan tidak berniat melukai peserta aksi. Meski demikian, banyak mahasiswa yang mengkritik keras penggunaan gas air mata dan kekerasan dalam penanganan aksi yang mereka anggap masih dalam batas kewajaran.

“Ini tidak adil! Kami hanya menyuarakan pendapat kami sebagai warga negara yang sah. Kenapa harus menggunakan kekerasan untuk menghentikan kami?” ujar salah satu mahasiswa yang terkena gas air mata dan terlihat kesulitan bernapas.

Reaksi dari Pemerintah dan DPRD Jawa Timur

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan, menanggapi aksi demonstrasi ini dengan mengungkapkan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme TNI dalam menjaga stabilitas keamanan negara yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa revisi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan sipil atau demokrasi di Indonesia.

“Kami mengerti bahwa ada kekhawatiran dari masyarakat dan mahasiswa, namun revisi ini adalah bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara, yang tidak akan mengganggu kehidupan demokrasi yang sudah ada,” ujar Menko Polhukam Budi Gunawan.

Sementara itu, anggota DPRD Jawa Timur, Agung Prabowo, menyatakan bahwa pihaknya akan menerima dan menanggapi aspirasi dari mahasiswa. "Kami sangat menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Namun, kami juga mengimbau agar setiap aksi dilakukan dengan cara yang damai tanpa harus melibatkan kekerasan," ujar Agung dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah peristiwa tersebut.

Solidaritas dan Reaksi dari Mahasiswa di Kota Lain

Kericuhan yang terjadi di Surabaya memicu aksi serupa di berbagai kota besar lainnya, termasuk Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Di Jakarta, ribuan mahasiswa juga turun ke jalan untuk menuntut pembatalan revisi UU TNI. Mereka menggelar aksi serupa dengan membawa spanduk yang bertuliskan "Jaga Demokrasi, Tolak Revisi UU TNI."

Di media sosial, sejumlah warganet mengkritik keras kekerasan yang terjadi dalam aksi tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa mahasiswa seharusnya diberi ruang untuk menyuarakan pendapat tanpa harus menghadapi tindakan represif dari aparat. "Kami harus mendukung mahasiswa dalam perjuangan mereka untuk menjaga demokrasi. Kekerasan bukan solusi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat," tulis seorang netizen.

Penutupan Aksi dan Harapan Mahasiswa

Menjelang sore, polisi akhirnya berhasil mengendalikan situasi dan membubarkan massa secara paksa. Namun, aksi ini telah menarik perhatian luas dan menambah panasnya polemik terkait revisi UU TNI.

Para mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini mengungkapkan bahwa mereka tidak akan berhenti berjuang. "Kami akan terus memperjuangkan demokrasi dan hak kami untuk menyuarakan pendapat tanpa kekerasan. Aksi hari ini adalah awal dari perjuangan kami," kata Rudi, mahasiswa Universitas Airlangga yang terlibat dalam aksi tersebut.

Dengan kejadian ini, diharapkan akan tercipta dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan semua pihak tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi yang telah lama dijaga di Indonesia.